Presiden Diminta Buka Dialog Baru dengan Papua

 JAKARTA, METRONEWSTV.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden  Joko Widodo untuk membuka dialog baru dalam menanggapi aspirasi masyarakat Papua. Hal itu penting karena beberapa pekan terakhir tuntutan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat makin tinggi, seperti Dob  Otsus dan harus membangun kontro kebijakan antara Papua dan non papua

"Presiden Jokowi  harus mengambil langkah konkrit, seperti menuntun masyarakat sipil untuk berdialog, kuncinya ada pada Presiden," kata  pimpinan pondok pesantren Al-Hidayah firdaus Asso koya koso Jayapura Papua , Ismail Asso  kepada wartawan Rabu (20/7/2022)

Menurut dia, dialog harus segera dilakukan dalam waktu dekat ini  seluas-luasnya agar semua pihak tidak memaksakan kehendak sendiri sehingga berdampak banyak korban jiwa." Masyarakat sipil terus jadi korban akibat  adanya kontro kebijakan tidak merasakan keadilan bagi Masyarakat sipil Papua dan Papua barat .

"Undang  Tokoh-tokoh adat melalui MRP (Majelis Rakyat Papua) yang mengembalikan otsus (otonomi khusus) mengembalikan DOB Papua " ujarnya,

Ia juga mengatakan, Presiden Joko Widodo dan para kabinet nya, janganmemaksakan kehendak sendiri, seakan akan rakyat Papua menerima kebijakan pemerintah, lalu diberi label kebijakan negara tidak sesuai keadilan kesejahteraan terhadap masyarakat Papua,ungkapnya,

"jika itu terus dipaksakan tanpa dialog maka  mayoritas penerima kebijakan dan sosialisasi DOB,dampak Dampaknya sangat sensitif. Dan banyak korban jiwa, yang di rasakan oleh masyarakat Papua dan Papua barat. 

" Ia juga mengatakan dialog baru yang harus dibuka.

"Ismail Assob mengatakan, utusan khusus pemerintah pusat ini harus mendorong konsolidasi di Papua. Setelah ada utusan khusus itu, berbagai elemen di Papua akan mengonsolidasikan diri dan mengirimkan wakilnya untuk berdialog dengan pemerintah pusat. Dialog itu,"Bisa membahas kekerasan yang beberapa kali terjadi di Papua, kesejahteraan, Dob, Otsus dan masalah lain. ungkapnya ,

"IsmailAsso menambahkan, kasus Papua yang tidak tertangani dengan baik juga sangat merugikan Indonesia dalam pergaulan internasional. "Bagaimana Indonesia bisa berdiplomasi kalau fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, di Papua dan Papua barat, terus menerus ada kekerasan, kelaparan ada terus terjadi. Indonesia akan sulit," pungkasnya. (Jhoni)