Surat Merawati untuk Presiden Jokowi itu dikirim pada 9 Januari 2023 ditujukan langsung ke alamat Istana Kepresidenan. Ia juga menyertakan prihal aduan yang disampaikannya yakni pengaduan atas ketidakadilan dan memohon perlindungan hukum atas peristiwa yang dihadapinya.
Hal itu disampaikan oleh Merawati melalui kuasa hukumnya dari Ardianto Coorporate Law Office, Senin (9/1/2023) sore.
Direktur Ardianto Coorporate Law Office, Andi Ardianto mengaku bahwa kliennya diduga menjadi korban penyerobotan tanah terkait perkara tanah yang diduga kuat berkaitan dengan sindikat mafia tanah di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli.
Surat tersebut tidak hanya ditujukan kepada Presiden Jokowi, kata Andi, melainkan juga kepada Ketua DPR RI, Kapolri, Ombudsman RI, Jaksa Agung, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Dewan Pertimbangan Presiden dan beberapa instansi lainnya.
“Kami meminta perlindungan dan kepastian hukum atas sebidang tanah milik Merawati. Kami minta perhatian sesuai program Pak Presiden yang akan memberantas mafia tanah,” ujarnya.
Adapun tanah yang dipermasalahkan berada di Dusun II Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, seluas bekisar 5600 meter persegi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 139 K/TUN/2002 tanggal 21 April 2004, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan no. 86/G/TUN-MDN tanggal 29 Mei 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap.
Selain itu, hal tersebut juga sudah diketahui oleh Kepala Desa Helvetia sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa No.016/900/DH/II/1991 tanggal 7 Maret 1991, yang di registrasi Camat Labuhan Deli No.21/SK-LD/1991 tanggal 22 Maret 1991 yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa Merawati memiliki sebidang tanah di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli.
“Jadi tanah ibu Merawati diduga kuat diserobot oleh Rakio dan kemudian berganti atas nama Budi Kartono,” ungkap Andi.
Oleh karenanya, lanjut Andi, pihaknya berharap supaya Presiden Jokowi dan Kapolri bisa membantu mengungkap kasus dugaan mafia tanah tersebut.
Dengan begitu, masih kata dia, Presiden Jokowi harus tegas dan bijak dalam menyelesaikan konflik agraria ini agar menjadi catatan keberhasilan khususnya di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
“Permasalahan konflik agraria di Kabupaten Deli Serdang khususnya Desa Helvetia harus cepat diselesaikan oleh bapak Presiden Jokowi. Sehingga tidak ada lagi oknum-oknum tertentu yang semena-mena terhadap rakyat kecil,” Andi berharap.
“Kami menunggu langkah-langkah kebijakan Bapak Presiden untuk menyelesaikan kasus ini,” pungkasnya.
Terpisah, Eks Kepala Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Agus Sailin ketika dikonfirmasi awak media, dirinya mengaku mengetahui tanah itu milik Merawati setelah adanya konflik agraria di lahan tersebut.
“Benar, saya taunya semenjak kisruh masalah tanah di lahan itu,” ujarnya, Senin (9/1/2023).
Saat disinggung terkait keterangan dari Camat Labuhan Deli, Edy Saputra Siregar dalam sebuah pemberitaan di salah satu media, Edy menjelaskan bahwasanya Komarudin menandatangani surat penguasaan fisik ketika itu sebagai Plt (Pelaksana tugas lanjutan) Kepala Desa Helvetia.
Namun, eks Kepala Desa (Kades) Helvetia Agus Sailin mengaku heran atas keterangan Camat Labuhan Deli tersebut soal Komarudin sebagai Plt Kades.
“Ketika itu saya masih menjabat sebagai Kepala Desa, kalau saat itu Sekretaris Desa Komarudin sebagai Plt Kades Helvetia, kenapa saya tidak mengetahuinya? Apa bisa saya menjabat sebagai kepala desa, lalu disaat itu juga Sekdes sebagai Plt Kades tanya Agus
Laporan: Robin 766HI
Post a Comment